Bappebti: Upaya Membentuk Ekosistem Pertukaran Aset Kripto Indonesia Lambat karena Tidak Adanya Tolak Ukur

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko menjelaskan alasan mengapa pembentukan ekosistem bursa aset kripto Indonesia bisa memakan waktu yang cukup lama.
“Pembentukan ekosistem ini sudah kami wacanakan sejak tahun 2020. Permasalahannya, kenapa perlu tiga tahun untuk membangun ekosistem ini, karena kami tidak punya benchmark untuk ekosistem seperti ini,” papar Didid dalam sesi talk show di acara Peresmian Bursa Aset Kripto Indonesia, Jumat (28/7/2023), di Jakarta.
Dia melanjutkan, dalam kajian pihak Bappebti mendapati pentingnya integrasi sistem antara pedagang, bursa, depository dan kliring.
Dia menjelaskan, mekanisme transaksi aset kripto dimulai dengan pelanggan aset kripto melakukan transaksi dengan pedagang fisik aset kripto.
Transaksi ini bisa merupakan pembelian yakni dari rupiah menuju aset kripto, atau penjualan yakni dari aset kripto menuju rupiah.
Kemudian, hasil transaksi akan dicatat dan diselesaikan melalui lembaga kliring berjangka. Perhitungan kuotasi harga merujuk pada bursa berjangka sebagai referensi harga.
Setelah proses ini selesai, 70 persen dari aset kripto yang ditransaksikan akan diletakkan pada depository dan 30 persen lainnya akan diletakkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto.
“Dalam aturan yang berlaku tidak ada, tapi di lapangan ini perlu ada,” kata Didid.
Didid mengungkapkan, sebelum berdirinya ekosistem bursa aset kripto Indonesia, para pelaku industri hanya memperdagangkan spot (fisik) saja.
“Sebelumnya, para pelaku industri kripto sudah sering mengusulkan supaya layanan staking, futures, dan lainnya. Kami (Bappebti) bilang nanti dulu, karena kami punya keterbatasan dalam hal pengawasan. Di mana selama ini, hanya kami saja sendiri,” akunya.